Nama Rocky Gerung kembali menjadi
perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai
anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat, 2 Oktober
2026. Penunjukan tersebut menarik perhatian karena Rocky selama bertahun-tahun
dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik yang kerap menyampaikan kritik
terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pada era pemerintahan Prabowo.
Kini, posisi Rocky berubah. Ia tidak lagi hanya menyampaikan
pandangan dari luar pemerintahan, tetapi memperoleh ruang kelembagaan untuk
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Pelantikan Rocky dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta
bersama anggota Wantimpres lainnya. Total terdapat 26 tokoh yang dilantik dalam
susunan Wantimpres terbaru.
Baca lainnya: Dijanjikan Masuk UI, Warga Semarang Rugi Rp380 Juta tetapi Anak Tetap Gagal
Rocky Gerung Pernah Berjanji Tetap Mengkritik Prabowo
Jauh sebelum menjadi bagian dari Wantimpres, Rocky Gerung
pernah menyampaikan pernyataan yang kini kembali menjadi sorotan.
Pada 2019, ketika Prabowo masih menjadi calon presiden,
Rocky mengatakan bahwa dirinya akan tetap memberikan kritik apabila Prabowo
kelak menjadi presiden. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangannya bahwa
kritik terhadap kekuasaan tidak semestinya berhenti hanya karena seseorang
telah berada di pemerintahan.
Pernyataan lama itu kembali ramai diperbincangkan setelah
Rocky resmi dilantik sebagai Wantimpres. Perubahan posisi tersebut membuat
publik melihat kembali bagaimana konsistensi sikap kritis Rocky akan dijalankan
ketika ia kini berada di dalam struktur kelembagaan yang memberikan
pertimbangan langsung kepada Presiden.
Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar perubahan
jabatan, tetapi bagaimana kritik dan independensi pemikiran dijalankan ketika
seorang pengamat politik masuk ke dalam institusi kekuasaan.
Kritik Rocky terhadap Pemerintahan Prabowo
Sebelum ditunjuk sebagai Wantimpres, Rocky juga beberapa
kali menyampaikan kritik terhadap arah pemerintahan Prabowo.
Salah satu kritik yang muncul pada 2026 berkaitan dengan
struktur kabinet. Rocky mendorong adanya perubahan mendasar dalam struktur
pemerintahan dan menggunakan istilah radical break untuk menggambarkan
perlunya perubahan tersebut.
Ia juga memberikan catatan terhadap sejumlah program
pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pandangannya, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada Prabowo
sebagai pribadi, tetapi berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah
diterjemahkan berdasarkan prinsip konstitusi.
Rekam jejak tersebut menjadi konteks penting untuk memahami
mengapa pengangkatan Rocky sebagai Wantimpres menarik perhatian. Ia masuk ke
lembaga yang secara langsung berada dalam struktur pendukung Presiden, setelah
sebelumnya cukup aktif mengomentari dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
Baca lainnya: IHSG Melemah Saat Harga Minimum Saham Rp1 Mulai Berlaku, Ini Dampaknya bagi Pasar Modal Indonesia
Kini Rocky Berada di Dalam Lingkaran Istana
Setelah dilantik, Rocky memberikan penjelasan mengenai
bagaimana ia melihat perubahan posisinya.
Menurut Rocky, dirinya tidak menganggap perubahan tersebut
sebagai perubahan prinsip. Ia menggambarkan perpindahan tersebut sebagai
perubahan posisi dari luar pemerintahan menjadi bagian dari lembaga yang
memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Rocky juga menegaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi untuk
bersikap kritis terhadap kebijakan, bukan sekadar menyampaikan kritik
personal kepada pemerintah.
Menurutnya, anggota Wantimpres harus mampu melihat dampak
dan konsekuensi sebuah kebijakan, kemudian memberikan pertimbangan kepada
Presiden mengenai arah kebijakan tersebut.
Pernyataan ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa
Rocky tidak mendefinisikan posisi barunya sebagai akhir dari sikap kritis.
Sebaliknya, ia melihat sikap kritis sebagai bagian dari fungsi lembaga
tersebut.
Rocky: Wantimpres Bukan Posisi Teknis
Rocky menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan
bahwa Wantimpres mempunyai kedudukan etis, bukan teknis.
Artinya, anggota Wantimpres tidak berada dalam posisi untuk
mengelola pekerjaan teknis pemerintahan sehari-hari. Tugas utamanya adalah
memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan, melihat dampak kebijakan,
serta membantu Presiden mengevaluasi berbagai persoalan yang berkembang di
masyarakat.
Rocky menggambarkan fungsi tersebut seperti oversight
committee dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks pemerintahan, menurutnya,
anggota Wantimpres harus mempunyai kemampuan membaca persoalan publik dan
menyampaikan pertimbangan secara tajam.
Posisi tersebut membuat peran Rocky kini berbeda
dibandingkan ketika ia masih berada di luar pemerintahan. Kritik yang
sebelumnya disampaikan melalui forum publik, media, atau diskusi politik kini
berpotensi disampaikan melalui mekanisme kelembagaan kepada Presiden.
Dari Pengkritik Menjadi Pemberi Nasihat
Perjalanan Rocky Gerung menuju Wantimpres memperlihatkan
perubahan posisi yang cukup menarik dalam politik Indonesia.
Sebelumnya, Rocky dikenal sebagai figur yang mengambil
posisi sebagai pengamat dan kritikus. Ia memiliki kebebasan untuk memberikan
penilaian terhadap pemerintah dari luar struktur kekuasaan.
Kini ia menjadi bagian dari lembaga yang secara formal
bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Perubahan tersebut tentu membuat publik memiliki pertanyaan
mengenai bagaimana Rocky akan menjalankan perannya. Apakah gaya kritis yang
selama ini menjadi cirinya akan tetap terlihat ketika ia berada di lingkungan
Istana?
Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab hanya berdasarkan
pelantikan. Yang akan menjadi indikator justru adalah bagaimana Rocky
memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah setelah menjalankan
tugasnya sebagai Wantimpres.
Kritik Tidak Harus Berarti Berada di Luar Pemerintahan
Masuknya Rocky ke Wantimpres juga membuka perdebatan yang
lebih luas mengenai posisi seorang intelektual atau pengamat ketika berhadapan
dengan kekuasaan.
Kritik terhadap pemerintah dapat dilakukan dari luar
pemerintahan. Namun, kritik juga dapat menjadi bagian dari proses internal
ketika seseorang diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan secara langsung
kepada pengambil keputusan.
Dalam konteks Rocky, perubahan posisi tersebut menjadi
menarik karena rekam jejak kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo justru
menjadi bagian penting dari perhatian publik setelah ia dilantik.
Rocky sendiri menyatakan bahwa tugas Wantimpres adalah tetap
melihat persoalan secara kritis. Ia menekankan perbedaan antara sekadar
"mengkritik" dan bersikap "kritis terhadap kebijakan".
Dengan demikian, ukuran penting bagi publik bukan
semata-mata apakah Rocky sekarang berada di Istana atau sebelumnya berada di
luar pemerintahan. Hal yang lebih penting adalah apakah gagasan, kritik, dan
pertimbangannya tetap dapat digunakan untuk menguji kebijakan secara objektif.
Baca lainnya: Ombudsman Temukan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ada Hunian Berstandar Apartemen
Rocky Gerung dan Tantangan Menjaga Sikap Kritis
Penunjukan Rocky Gerung sebagai Wantimpres membawa sebuah
tantangan baru bagi dirinya sendiri.
Selama berada di luar pemerintahan, ia dikenal luas karena
pernyataan dan analisis kritisnya. Setelah menjadi Wantimpres, ia memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pandangan langsung kepada Presiden melalui
saluran kelembagaan.
Namun, posisi baru tersebut sekaligus membuat setiap
pandangan Rocky berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar. Publik akan
melihat apakah kritik yang selama ini disampaikan di ruang publik juga muncul
dalam proses pemberian pertimbangan kepada Presiden.
Karena itu, perjalanan Rocky sebagai Wantimpres bukan hanya
tentang perpindahan jabatan. Ini juga menjadi ujian mengenai bagaimana seorang
tokoh yang dikenal kritis menjalankan fungsi penasihat ketika sudah berada di
dalam lingkaran kekuasaan.
Untuk saat ini, Rocky menegaskan bahwa sikap kritis tersebut
tidak berubah. Ia menyebut perubahan yang terjadi lebih merupakan perpindahan
posisi dari luar ke dalam pemerintahan.
Perkembangan berikutnya akan menentukan bagaimana peran
tersebut benar-benar dijalankan dan sejauh mana pandangan kritis Rocky
diterjemahkan menjadi pertimbangan bagi kebijakan Presiden Prabowo.
%20(1).png)